PEMAHAMAN TENTANG DEMOKRASI INDONESIA

Demokrasi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang didalam UUD 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi dapat dikatakan pola hidup berkelompok di dalam organisasi negara, sesuai denagn keinginan orang-orang yang hidup berkelompok tersebut. Keinginan orang-orang (demos) yang berkelompok tersebut di tentukan oleh pandangan hidup bangsa (weltanshauung), falsafah hidup bangsa (filsofofiche grondslag), dan ideologi bangsa yang bersangkutan.

Demokrasi Indonesia adalah pemerintah rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila dan ini berarti:

1)      Demokrasi atau pemerintah rakyat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah system pemerintah rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).

2)      Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformai nilai-nilai falsafah Pancasila menjadi suatu bentuk dan system pemerintahan khas Pancasila.

3)      Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh nilai-nilai Pancasila adalah konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan kosekuen di bidang pemerintahan atau politik.

4)      Pelaksanaan Demokarsi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila.

5)      Pelaksanaan Demokarasi Indonesia dengan benar adalah pengamalan Pancsasila melalui politik pemerintahan.

Kita dapat membedakan Demokrasi Indonesia dengan jenis demokrasi lainnya, terutama mengenai sikap dan perilaku pemerintah pada semua jenjang pemerintahan.

Berdasarkan pengertian tentang Demokrasi Indonesia bahwa Demokrasi Indonesia adalah penting dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu, belum ada kesatuan para ahli mengenai rumusan pengertian atau definisi Demokrasi Indonesia yang definitif.

Menurut Prof. Dr. Hazairin, SH:

“Demokrasi Pancasila, istilah yang digunakan oleh MPRS 1968, pada dasarnya adalah demokrasi sebagaimana telah diparktekan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala masih dijumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat hokum adat, seperti Desa, Kerja, Marga, Nagari, dan Manua… yang telah di tingkatkan ke taraf urusan negara dimana kini disebut Demokrasi Pancasila.”(Hazairin, 1981: 35.)

Dalam rumusannya, Prof. Hazairin menggunakan istilah “ditingkatkan” yang berarti:

1.      Peningkatan status demokrasi adat menjadi Demokrasi Indonesia yang bertaraf nasional dengan jangkauan yang lebih luas, yaitu seluruh Indonesia.

2.      Peningkatan bobot materi demokrasi adat yang semula hanya mencakup aspek kedaerahan menjadi lebih luas, yaitu mencakup aspek kebangsaan, kemanusiaan, dan keagamaan.

Menurut Sri Soemantri:

“Demokrasi Indonesia adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial.”(Soemantri, 1969: 7)

Rumusan ini dapat di pandang sebagai rumusan pengertian Demokrasi Indonesia yang sangat lengkap meskipun sepintas lalu tampak sebagai rangkaian kelima sila Pancasila. Kunci pemahaman rumusan tersebut terletak pada kata “Kerakyatan” yang sama artinya dengan pengertian “Kedaulatan” atau “Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat”. Dengan demikian rumusan Demokrasi Indonesia dari Sri Soemantri, SH bertalian secara fungsional dan material dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Menurut Pamudji:

“Jadi dengan demikian Demokrasi Indonesia dapat  dirumuskan secara agak lengkap dan menyeluruh sebagai berikut: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpesatuan Indonesia, dan yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.”(Pamudji, 1979: 11)

Sumber:

Pendidikan Kewarganegaraan, Penerbit Gramedia Utama,JAKARTA,2005